DEMO BURUH DI MAJALENGKA TOLAK PP 78
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN AKAN MEMARJINALKAN BURUH SECARA STRUKTURAL, MAKA DARI ITU ALIANSI BURUH MAJALENGKA MENOLAK DENGAN TEGAS PERATURAN PEMERINTAH ITU , KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG TIDAK PRO BURUH DALAM PP NOMOR 78 TAHUN 2015 YAITU DALAM PASAL 44 BAHWA KENAIKAN UPAH BERDASARKAN INFLANSI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERTENTANGAN DENGAN PASAL 88 AYAT 4 UU NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG KETENAGA KERJAAN YANG MENYATAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL), PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PRODUKTIVITAS, SELAIN ITU BURUH DI MAJALENGKA DIHADAPKAN KEPADA PERMASALAHAN LOKAL, YAITU BURUKNYA SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, YANG MEMBERI RUANG PENGUSAHA MEMAINKAN UMK DAN TIDAK DIPENUHINYA HAK NORMATIF PARA BURUH SEPERTI JAMINAN KESEHATAN / KESEJAHTERAAN DLL. PARA DEMO MENUNTUT BUPATI MAJALENGKA, UNTUK IKUT MENOLAK PP NOMOR 78 TAHUN 2015